Momentum Polisi Istimewa, Kapolda Jatim Tegaskan Gedung Wismilak Adalah Aset Negara

SURABAYA, - Usai menyaksikan teatrikal dari Komunitas pemerhati sejarah Rooderburg dan Surabaya juang, Kapolda Jatim, Irjen Pol Dr Toni Harmanto, M.H bersama Kakanwil BPN Jatim, Jonahar menjelaskan status kepemilikan Gedung Wismilak di depan awak media. 

Kapolda Jatim menyebut, even hari ini adalah momen bersejarah dimana pada 21 Agustus atau 78 tahun yang lalu Jenderal Yasin memproklamirkan bahwa Polisi Istimewa Surabaya menjadi Polisi Republik Indonesia. 

Baca juga: Tinjau Gereja Katedral, Kapolri Pastikan Beri Pelayanan dan Pengamanan Optimal di Perayaan Natal dan Tahun Baru

“Dan di tanggal yang sama yaitu 21 Agustus atau 78 tahun yang lalu beliau ( Jenderal Yasin ) merebut senjata senjata dari tentara jepang di tempat ini, ”kata Irjen Toni, Senin (21/8).

Menurut Kapolda Jatim, Teatrikal tersebut menggambarkan perebutan markas polisi yang saat itu diduduki oleh Jepang pasca pengumuman Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca juga: Polresta Blitar Salurkan Bantuan Kemanusiaan Erupsi Gunung Semeru

“Kegiatan kita di tempat ini sekaligus mengingatkan pada jajaran kepolisian generasi muda, bahwa tempat ini adalah tempat yang bersejarah, ”ungkap Irjen Toni.

Ia mengatakan seluruh anak bangsa harus tahu ada sejarah berdirinya Polisi Istimewa kemudian menjadi Polisi Republik Indonesia di tempat tersebut ( Gedung Wismilak ).

Baca juga: Cek Pos Pelayanan dan Tempat Wisata Jelang Nataru, Ini Yang disampaikan Kapolres Tuban

“Jadi teman - teman sudah mendengar apa yang disampaikan pak Kakanwil dan kami sendiri, " jelas Irjen Pol Toni Harmanto di hadapain awak media.

Terkait proses peralihan, kata Irjen Toni fakta yang didapat dalam proses penyidikan, diketahui aset itu sudah terdaftar dalam daftar inventaris aset kode Jawa Timur. 

Baca juga: INCAR Polda Jatim Bantu Amankan Jakarta

“Sehingga proses peralihan harus seizin Kementerian Keuangan, dan ini tidak ada, ”tegas Irjen Toni.

Pasa saat kantor Polisi ini berada, kata Irjen Toni ada aktivitas kantor Polisi, muncul surat surat administrasi tanah yang memang harusnya dikonfirmasi secara fisik oleh yang menghuni disini.

Baca juga: Dihadapan Wisudawan Pati, Kapolri  Bertekad Wujudkan Polri yang Makin Dicintai Masyarakat

Lebih jauh dijelaskan, memang bukan kebetulan, memang sudah dirancang bahwa SHGB ini tidak memiliki warkah. 

Beberapa penegasan dari proses yang harusnya izin dari Kementerian Keuangan dan warkahnya sendiri, termasuk obyek ukur dari surat sertifikat tanah yang sebetulnya tidak berada di tempat tersebut, namun berada di Jalan Darmo 63-65. 

“Sebetulnya obyek itu bukan disini, tapi ada disana. Tapi sertifikat itu prosesnya tetap diterbitkan dan Kita memastikan ada langkah-langkah dari kita, memastikan proses administrasi ini semua tidak benar, " tegas Kapolda.

Terkait 8 aset yang diambil alih Polda Jatim, Kakanwil menyampaikan ada gedung Pam Obvit. 

"Tapi kita bisa buktikan bahwa proses itu semua tidak benar, akhirnya aset itu sudah kembali kepada kita. Termasuk ada juga di beberapa Polres yang lain. Secara teknis bisa bertanya di Logistik Polda Jatim, " ungkapnya.

Baca juga: Jelang Nataru Kapolres Probolinggo Tinjau Kesiapan Penerapan Prokes di Pusat Perbelanjaan dan Tempat Wisata

Kapolda Jatim juga menyampaikan terimakasih kepada Masyarakat dan media yang tahu bahwa Gedung wismilak adalah tempat bersejarah buat kepolisian.

“Kita berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan menyemangati kita dalam mengembalikan aset kita jajaran Polda Jatim. Dan ini akan menjadi langkah besar kita untuk mengembalikan aset-aset yang lain, kita sudah petakan di Jatim aset-aset kita yang juga seperti ini, ”kata Irjen Toni.

Sementara itu, Jonahar, Kakanwil Jatim, menjelaskan, Pam Obvit, BPN dan Kepolisian kalah. 

“Tapi kerja keras saya dengan Pak Kapolda akhirnya sudah kembali dan sertifikat hak pakai atas nama Kepolisian Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini juga seperti itu, ”ujarnya.

Ia mengatakan Gedung Wismilak sudah disampaikan cacatnya dan  sudah diusulkan ke pusat. 

Baca juga: Polsek Tandes Amankan Aksi Unras Buruh Tuntut Kenaikan UMP 2022

Tetapi menurut Johanar ada kendala di peraturan pemerintah No 18 tahun 2021, karena sudah lebih dari 5 tahun maka belum bisa dibatalkan. 

“Nantinya baru kita cari solusinya dengan kementerian, " pungkas Johanar. (*)