Perihal RUU KIA, Pakar UNAIR: Pemerintah Tidak Boleh Lepas Tangan

SURABAYA, - Rilisnya perpanjangan cuti melahirkan dalam draft Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menimbulkan berbagai respon dari masyarakat, terutama pada pekerja perempuan. Di sisi lain, sebagian besar orang khawatir akan konsekuensi dibalik dari kebijakan tersebut.

Meski demikian, para pakar meyakini RUU KIA dapat membantu semisal berkaitan dengan aturan lainnya. Sepaham dengan pernyataan itu, Ahli Hukum Ketenagakerjaan UNAIR Dr M Hadi Subhan SH CN MH mengungkapkan akan muncul masalah apabila RUU KIA tidak disinkronisasi.

Baca juga: Danrem 083/Bdj Pimpin Apel Gelar Pasukan Satgas Pam VVIP Kunker Wakil Presiden RI

“Kurang tepat itu maksudnya seolah-olah berdiri sendiri, bukan berarti bahwa RUU KIA bisa mengesampingkan UU Ketenagakerjaan. Kalau berdiri sendiri, perusahaan mengatur regulasi ketenagakerjaan lebih khusus daripada RUU KIA, ” ujar Direktur Kemahasiswaan UNAIR saat dihubungi pada Kamis (28/6/2022).

Jika mengarah dalam UU Ketenagakerjaan, jelas Hadi, pemerintah juga tak boleh lepas tangan. Bukan hanya mengatur ketentuan cuti, melainkan tidak mengatur konsekuensinya. Misalnya, 3 bulan penuh dibayar perusahaan, dan 3 bulan kemudian subsidi dari pemerintah dengan catatan, perusahaan tidak bisa memutuskan hubungan kerja (PHK, - red).

Baca juga: Petinggi TNI-AD Terjun ke Lapangan Kodam Brawijaya

“Sebenarnya, ada jaminan kehilangan pekerjaan. Orang yang di-PHK mendapatkan jaminannya 6 bulan diberikan gaji dari negara. Harapannya, kalau ada tambahan cuti melahirkan, negara juga mengcover. Andaikan dibebankan ke perusahaan, maka menyebabkan beberapa efek, termasuk perusahaan tidak kompetitif, harga produksi mahal, akhirnya import, ” paparnya

Peran Pemerintah

Baca juga: Galian C Milik Kades Sumberbulu Memakan Korban Jiwa

Menurut Dosen Fakultas Hukum UNAIR tersebut, ayah berperan penting untuk membantu ibu melewati masa pasca melahirkan secara psikologis, sehingga mengurangi fenomena stunting pada tumbuh kembang anak. Menanggapi terbatasnya akses pekerja perempuan, Prof Hadi menekankan pemerintah tidak boleh lepas tangan, sehingga kekhawatiran mereka tak ada.

Bila penerapan cuti melahirkan RUU KIA tidak dilakukan dengan benar oleh perusahaan, lanjutnya, hal itu justru menjadi tugas pemerintah, yakni Pengawas Ketenagakerjaan guna menjamin pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagaimana mestinya. Secara konstitusional, pasal 27 berbunyi ‘setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan’.

Baca juga: Lembaga KPK Nusantara Sumenep Gelar Audensi Dengan Dinas Perizinan

“Memang ada sanksi, tapi secara administratif. Semisal, perusahaan melarang cuti atau memotong hak pekerja, nantinya Pengawas Ketenagakerjaan yang menangani dibawahi Kementerian Ketenagakerjaan, ” pungkasnya. (*)

Berita terkait

Perihal RUU KIA, Pakar UNAIR: Pemerintah Tidak Boleh Lepas Tangan

Achmad Sarjono

Rekomendasi

PERS.CO.ID: Cara Baru Bermedia!

Penuhi Kebutuhan Air Bersih di Masyarakat, TNI Bantu Warga Perbaiki Saluran Pipa

Bantu Petani Panen Padi, Bentuk Dukungan Babinsa Tanjung Sukseskan Swasembada Pangan

Luasan 1 Hektar Panen Padi di Soddara Capai 4 Ton, Babinsa : Ini Berkah Bagi Petani

Meriahkan HBP ke 60 Lapas Kediri Gelar Lomba Karaoke

Lapas Kediri Gelar Upacara Ziarah Bersama DWP Lapas dan Bapas Kediri

Rakernis Humas Polri, Bidhumas Polda Jatim Raih Dua Penghargaan

Sambut Hari Bhayangkara ke - 78 Polda Jatim Gelar Balap Sepeda Tour de Panderman

Polda Jatim Tetapkan Y-U Mantan Direktur PT Energi Sterila Higiena Tersangka Penggelapan

Korban Bom Gereja di Surabaya Terima Penghargaan dari Polri

Sambut May Day 1 Mei 2024 Kapolda Jatim Ajak Serikat Buruh Jaga Sitkamtibmas

Sejumlah Bapokting Hingga H+4 Idul Fitri 1445 H di Jawa Timur Relatif Stabil

Tim Mahasiswa ITS Juarai Bamboo Competition Berskala Internasional

Rakernis Humas Polri, Bidhumas Polda Jatim Raih Dua Penghargaan

Kapolda Jatim Dampingi Kepala Staf TNI AL Serahkan Bansos Untuk Warga Bawean yang Terdampak Gempa

Sambut Hari Bhayangkara ke - 78 Polda Jatim Gelar Balap Sepeda Tour de Panderman

Kunker ke Polda Jatim, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo beri penghargaan kepada anggota Bidpropam dengan kinerja terbaik

Datangkan Berbagai Ahli Hukum, FH UNAIR Gelar Webinar Peninjauan Peristiwa Wadas

Terus Salurkan RAISA, Kontribusi Penting ITS di Masa Pandemi

Berhasil Kembalikan Kejayaan Sumenep, Mayjen Farid Makruf Apresiasi Dandim

Polda Jatim Siagakan Personel di Sejumlah Titik Untuk Pengamanan Piala Dunia U -17

Perihal RUU KIA, Pakar UNAIR: Pemerintah Tidak Boleh Lepas Tangan

Achmad Sarjono

Rekomendasi

Ikuti Kami