Polda Jatim Tandatangani MoU dengan BKKBN dan Unidha Cegah Stunting Wujudkan Generasi Unggul

SURABAYA - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto didampingi Waka Polda Jatim Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan dan pejabat utama (PJU) Polda Jatim, melaksanakan penandatanganan naskah kerjasama antara BKKBN Jatim dan Universitas Wisnuwardhana(Unidha) Malang di Gedung Patuh Polda Jatim, Kamis (25/7/2024).

Dalam sambutannya Kapolda Jatim mengatakan penandatanganan kerjasama ini memiliki arti penting dalam rangka mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting.

Baca juga: Polisi Tangkap Penjual Minuman Keras Arak Bali di Kota Mojokerto

Selain itu juga sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan generasi yang unggul, handal dan siap menghadapi perubahan zaman dalam rangka menuju Indonesia emas di tahun 2045.

"Pada tahun 2045 bangsa kita akan memasuki masa emas dimana pada periode tersebut diharapkan kondisi kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan yang betul-betul signifikan baik dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya, " kata Irjen Pol Imam Sugianto.

Baca juga: Tinjau Gereja Katedral, Kapolri Pastikan Beri Pelayanan dan Pengamanan Optimal di Perayaan Natal dan Tahun Baru

Irjen Pol Imam Sugianto mengungkapkan seiring dengan tuntutan Global yang mengemuka belakangan ini dan mengalami perkembangan cukup pesat dengan ditandai meningkatnya kemajuan teknologi yang menuntut semua pihak harus menyesuaikan.

“Menyiapkan generasi unggul itu tidak mudah, kita mungkin banyak mengambil contoh negara maju yang paling mendasar dalam menciptakan generasi unggul itu para pemimpin, para otoritas yang diberi kewenangan harus berkorban, ”ungkap Irjen Imam Sugianto.

Baca juga: Amankan Natal dan Tahun Baru, Kapolres Jombang Siapkan 500 Personil

Menurut Kapolda Jatim berdasarkan data salah satu penghambat perkembangan generasi muda antara lain masih tingginya stunting. 

“Dimana data di BKKBN pada tahun 2023 jumlah stunting sebanyak 21, 5 persen dan turun 0, 1 persen dari tahun 2022, " ucap Irjen Imam Sugianto.

Baca juga: Kapolres Situbondo Bantu Pengobatan Penderita Hidrocephalus

Kapolda Jatim mengatakan pihaknya juga akan menekankan kepada Kapolres jajaran dengan BKKBN di Kabupaten/Kota untuk memprogramkan kegiatan yang betul-betul implementatif.

“Ini tugas kita bersama dengan melaksanakan program yang betul-betul menyentuh kepada wilayah yang terdampak stunting yang sudah dipetakan, ”tegas Irjen Imam Sugianto.

Baca juga: Tinjau Bandara Soetta H-1 Natal, Kapolri Minta Pengawasan Ketat Masa Karantina PPI

Selain itu lanjut Kapolda Jatim, langkah dan upaya strategis untuk merespon kebijakan Polri, penandatanganan ini khususnya dengan Universitas Wisnuwardhana, diharapkan menjadi pemicu bagi satuan-satuan kerja yang lain.

"Kita sama-sama bertekad untuk meningkatkan kapasitas personilnya di lembaga atau institusi yang kita cintai, " tegas Kapolda Jatim.

Kapolda Jatim juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama kepercayaan yang diberikan oleh Rektor Unidha termasuk kepala BKKBN Provinsi Jatim.

Kapolda Jatim juga berharap dengan penandatanganan seluruh kerjasama ini kinerja antar instansi akan semakin baik dan solid guna mewujudkan situasi Kamtibmas di Jawa Timur yang aman dan kondusif.

“Apalagi 3 bulan kedepan kita akan mempunyai gawe Pilkada serentak di Jawa Timur 1 Kepala daerah provinsi 29 bupati serta 9 Walikota, " tutup Kapolda Jatim.

Baca juga: Tim Opsnal Sakera Sakti Polres Pamekasan Kembali Berhasil Mengamankan Pelaku Specialis Curanmor

Sementara itu Prof Suko Wiyono, Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jatim dan menyatakan siap melaksanakan kerjasama ini di bidang pendidikan. 

Sedangkan Kepala BKKBN Provinsi Jatim, Maria Ernawati juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini dalam rangka upaya untuk meningkatkan kualitas SDM kedepannya. 

Terkait mewujudkan keluarga yang berkualitas dan penanganan stunting, kata Maria Ernawati bukan hanya persoalan satu lembaga BKKBN.

Menurutnya dalam penanganannya perlu kolaborasi dan dukungan semua pihak baik inatansi pemerintah maupun swasta.

“Di pemerintah kita sesuai dengan Perpres nomor 72  tahun 2021 tentang pencegahan stunting, kegiatan untuk pencegahan stunting perlu melibatkan banyak pihak multi sektor, " ucap Maria.

Baca juga: Kapolres Mojokerto Cek Terminal Kertajaya

Diharapkan dengan MoU ini baik di lapangan di Polri punya bhabinkamtibmas dan di BKKBN ada penyuluh bisa saling koordinasi di lapangan. (*)